PENGUATAN IMP MELALUI PENGEMBANGAN STRUKTUR DAN PERAN

Senin, 25 Juli 2016 11:43:47 - Oleh : PLKB Kecamatan Panjatan

PENGUATAN IMP MELALUI PENGEMBANGAN STRUKTUR DAN PERAN

Oleh : Andang Muryanta

 

PENDAHULUAN

Keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) antara lain ditandai dengan penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk, Penurunan Tingkat Fertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga kecil dan adanya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola Program KB yang dilakukan oleh Instituasi Masyarakat Pedesaan (IMP), LSOM, swasta, tokoh masyarakat dan Institusi pemerintah yang terkait lainnya

Berdasar Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana dalam Bab X pasal 58 dikatakan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga

Dalam Bab I Pasal (1) butir (8) disebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualtas

Kemudian dalam Bab I Pasal (2) disebutkan bahwa BKKBN mempunyai tugas pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana

Adanya Perpres No. 62 Tahun 2010 tentang BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)  akan mendorong meningkatkan efektifitas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di Indonesia

Di sisi lain ada harapan yang diinginkan dalam pengembangan IMP, yaitu untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta Institusi Masyarakat untuk menjadi pengelola serta pelaksana Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dinamis dan mandiri                                                                                                                                          Oleh karena itu secara khusus pula untuk memberi kekuatan agar IMP dapat meningkat kepeduliannya dan mantap dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran dan penurunan angka kematian, IMP juga diharapkan dapat membantu calon atau pasangan suami-istri dalam mengambil keputusan dan bertanggung  jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak dan penyuluhan kesehatan reproduksi, dapat menghidupkan dan membina kelompok-kelompok kegiatan Bina-bina seperti BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS

Pada tulisan berikut  akan dibahas berkaitan dengan Apa Pengembangan Institusi Masyarakat ditinjau dari sisi pengembangan struktur dan pengembangan peran dan seperti apa aplikasinya oleh IMP di masyarakat dari tingkat desa ke bawah

PENGEMBANGAN INSTITUSI

Institusi Masyarakat adalah organisasi kelompok, maupun perorangan yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan pranata serta mempunyai tujuan yang ingin dicapai

Pengembangan Institusi Masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan institusi masyarakat secara kuantitas dan kualitas

Pengembangan Institusi masyarakat dapat dilakukan dengan pengembangan struktur dan pengembangan peran

Pengembangan struktur adalah pengembangan institusi masyarakat secara kuantitas/jumlah berdasarkan struktur pemerintahan Desa/Kelurahan ke bawah yaitu PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) di tingkat Desa/Kelurahan, Sub PPKBD di tingkat Dusun/RK/RW, Kelompok KB di tingkat RT, Dasa Wisma di bawah RT dan Keluarga sebagai institusi terkecil

Pengembangan Struktur IMP mengacu pada 5 (lima) Pola Pembinaan Keluarga, yaitu      Pertama, PPKBD langsung membina anggota keluarga                                                                        Kedua, PPKBD membina Sub PPKBD dan Sub PPKBD membina anggota keluarga/PUS/Peserta KB Ketiga, PPKBD membina Sub PPKBD dan Sub PPKBD membina kelompok KB, kelompok KB membina anggota keluarga/PUS/Peserta KB                                                                                          Keempat, PPKBD membina Sub PPKBD dan Sub PPKBD membina kelompok KB, Kelompok KB membina Dasa Wisma dan Dasa Wisma membina anggota keluarga/PUS/Peserta KB             Kelima, PPKBD membina Sub PPKBD dan Sub PPKBD membina kelompok KB, Kelompok KB membina Dasa Wisma dan Dasa Wisma membina keluarga dan keluarga membina anggota keluarga/PUS/Peserta KB   

Dalam mengembangkan kuantitas IMP diperlukan data-data yang mencakup ;                                 - Nama Institusi/Nama Ketua/Domosili/No. KTP Ketua/Jumlah PPKBD                                                            - Nama Institusi/Nama Ketua/Domisili/No. KTP Ketua/Jumlah Sub PPKBD                                                 - Nama Institusi/Nama Ketua/Domisili/No. KTP Ketua/Jumlah Kelompok KB                                          - Jumlah Desa/Kelurahan                                                                                                                               - Jumlah Dukuh/RK/RW                                                                                                                                   - Jumlah RT

Bagaimana dengan Pengembangan Peran                                                                                                Pengembangan Peran yaitu upaya mengembangkan institusi masyarakat secara kualitas/mutu, yaitu dari institusi masyarakat klasifikasi dasar ke institusi masyarakat klasifikasi berkembang dan kemudian menjadi institusi masyarakat klasifikasi mandiri

Pengembangan Peran IMP ditandai dengan Pengembangan 6 (enam) "Peran Bhakti IMP" yang dilakukan dalam upaya perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Apa saja 6 (enam) Peran Bhakti IMP
1.Pengorganisasian                                                                                                                                    IMP sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan ke bawah    memerlukan kepengurusan      
Kepengurusannya kolektif, agar dalam pembentukan kepengurusan ada pembagian kerja dalam menjalankan peran bhaktinya
Kalau kepengurusan tunggal biasanya berfungsi sebagai koordinator, hal ini dapat dilakukan pada institusi PPKBD
Untuk Sub PPKBD dan Kelompk KB kepengurusannya bersifat kolektif, antara lain terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan anggota

2. Pertemuan rutin
Pertemuan rutin yang dilaksanakan baik antar pengurus, konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun dengan petugas lain yang terkait secara rutin, berkala dan berjenjang
Pertemuan rutin merupakan wadah untuk menyampaikan informasi/data, bimbingan, pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan program KKBPK di lini lapangan

3. KIE dan Konseling
IMP melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling program KKBPK, yaitu
a. Mendorong peningkatan kesertaan KB masyarakat yang semakin mandiri dan lestari
b. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian kepada       kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya
c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga
d. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan, pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka   mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera
e. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal
f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia diatas 60 tahun ke atas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya
g. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja
h. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera

4. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran
a. IMP melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga
b. Bersama Penyuluh KB membuat dan melakukan pemetaan sasaran (demografi, tahapan KS dan sebagainya)
c. IMP diharapkan mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya
d. Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di wilayahnya berdasarkan peta PUS yang dibuat

5. Pelayanan Kegiatan
Berkaitan dengan :    
a. Pendewasaan Usia Perkawinan, antara lain usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), Kesehatan reproduksi, Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit menular seksual lainya, Penyalahgunaan NAPZA dan sebagainya
b. Pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran dan umur anak terkecil
c. Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan PIK-Remaja          
d. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS atau kegiatan ekonomi produktif lainnya

6. Kemandirian
a. Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi ulang (kondom dan pil)
b. Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat
c. Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB

Bagaimana dan seperti apa bentuk klasifikasi IMP yang dapat diaplikasi di masyarakat
> Berdasarkan kondisi IMP dan perkembangan program yang harus diperankan IMP, maka IMP
   diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
1. IMP klasifikasi dasar, melakukan peran antara lain,
    a. Pengorganisasian; sudah ada kepengurusan tetapi belum dilakukan pembagian tugas
    b. Pertemuan rutin; belum dilaksanakan secara rutin karena belum ada            rencana kerja
    c. Melakukan KIE kepada masyarakat
    d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan dilakukan cara sederhana
    e. Pelayanan kegiatan KB; pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom dan pil, rujukan, 
        Bina keluarga (minimal ada satu bina keluarga)
    f. Upaya kemandirirn; melakukan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak sama sekali
2. IMP klasifikasi berkembang, melakukan peran antara lain,
    a. Pengorganisasian; kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas,
        kecuali untuk PPKBD dimungkinkan kepengurusannya tunggal
    b. Pertemuan rutin; dilaksanakan secara rutin/bulanan, sudah ada rencana kerja dan notulen
    c. Melakukan KIE dan Komunikasi inter personal/konseling (KIP/K)
    d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola R/R
    e. Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap; pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom
        dan pil, rujukan, UPPKS, Bina keluarga (minimal ada satu atau dua bina keluarga)
    f. Upaya kemandirian; melaksanakan dua upaya kemandirian
3. IMP klasifikasi mandiri, melakukan peran antara lain,
    a. Pengorganisasian; kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi
    b. Pertemuan rutin; sudah rutin bulanan, berjenjang, membuat rencana kerja dan notulen
    c. Melakukan KIE dan KIP/Konseling
    d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola R/R
    e. Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap; pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom
        dan pil, rujukan, UPPKS, Bina keluarga sudah ada tiga atau empat bina keluarga
    f. Upaya kemandirian; melaksanakan tiga kegiatan upaya kemandirian

Dalam upaya penguatan IMP ini, maka IMP bersama-sama PKB/PLKB senantiasa ikut serta  dalam kegiatan kelompok seperti Bina-bina keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) serta kegiatan lain yang berada di tingkat Desa ke bawah, seperti kelompok kerja teknis (Pokjanis) KB-Kesehatan, Pendidikan dan Penerangan serta Ekonomi produktif yang ada di Desa, yaitu pada Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD), disamping itu juga dengan PKK Desa/Dusun terutama pada pokja IV PKK yang membidangi masalah KB dan Kesehatan

PENUTUP

Penguatan IMP melalui pengembangan struktur dan peran sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta institusi masyarakat agar dapat menjadi pengelola dan pelaksana program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembnagunan Keluarga yang dinamis dan mandiri, apalagi menyangkut penyelenggaraan berbagai kegiatan kependudukan                                                                                                                       

dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga, tentunya banyak kendala yang dihadapi seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, sarana dan prasarana yang minim, pendanaan yang terbatas dan sebagainya 

Agar penguatan IMP dapat berjalan dengan baik, maka dalam pengembangan kuantitas dan kualitas IMP,  Penyuluh Keluarga Berencana atau PLKB dapat melakukan beberapa cara;

Pertama, Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dengan melaksanakan pendataan institusi, yaitu terhadap institusi PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB dengan menggunakan kartu Data Potensi IMP dan Poktan sesuai dengan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan yang berlaku saat ini

Kedua, Melakukan kesepakatan dan kerja sama dengan tokoh formal, informal dan lintas sektor lembaga/ petugas untuk melaksanakan kegiatan dan advokasi terhadap pembinaan kelompok-kelompok kegiatan Bina-bina  keluarga seperti BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS yang sudah ada

Ketiga, Melakukan pembinaan secara terus menerus dan berjenjang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan materi pembinaan baik aspek pengetahuan maupun keterampilan, memberikan motivasi (dorongan semangat kerja), dan upaya peningkatan kemandirian institusi

Keempat, Melakukan monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan perkembangan struktur dan peran institusi, yaitu terhadap 5 (lima) pola pembinaan keluarga dan melalui 6 (enam) peran bhakti IMP

Dengan adanya 4 (empat) rekomendasi diatas diharapkan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) menjadi semakin tangguh, dinamis dan mandiri

 

Drs. Andang Muryanta, adalah Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Panjatan, Kabupaten
Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
  • Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  • Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  • Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Pedoman Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan Dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Di Lini Lapangan, Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional D.I. Yogyakarta, tahun 2014


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                         

 

Download

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak